Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak terjerumus dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan agar bersama rakyat dapat tetap menjaga jati diri, keberadaan, keutuhan, dan persatuan Republik Indonesia.

“TNI jangan terbawa arus berbagai pertentangan kepentingan dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan,” kata Haedar dalam keterangan tertulis di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 5 Oktober 2021.

Haedar berharap, TNI dalam usia 76 tahun mampu semakin mengokohkan jiwa kejuangan untuk sepenuhnya membela kepentingan bangsa dan negara. TNI, sambungnya, lahir dalam derap sejarah perjuangan bersama rakyat melawan penjajah dan menjaga Indonesia pascamerdeka.

Karena itu, Haedar menyampaikan posisi dan peran kesejarahan itu menjadikan TNI memiliki tempat khusus dalam kehidupan bangsa dan negara dengan rerorientasi baru pascareformasi.

“Sehingga memperoleh positioning yang lebih tepat sebagai kekuatan nasional milik seluruh rakyat dan Negara Republik Indonesia,” ujar Haedar.

Haedar berharap, segenap anggota TNI tegak lurus berdiri di atas dasar negara Pancasila, menjunjung tinggi nilai luhur agama, berkebudayaan bangsa, dan tidak terpengaruh ideologi apa pun yang menggerogoti jiwa keindonesiaan. Menurut dia, TNI perlu meneguhkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman dari dalam dan luar.

TNI juga harus tangguh dan saksama sejalan perintah konstitusi.

“Bersama dengan segenap institusi kenegaraan lainnya dan seluruh komponen bangsa, TNI niscaya aktif menciptakan persatuan Indonesia agar tetap kokoh dan tidak tererosi oleh benih-benih perpecahan yang dapat meruntuhkan keberadaan dan masa depan Indonesia,” terang Haedar.

Muhammadiyah sebagai kekuatan nasional yang hadir sejak perjuangan kemerdekaan sampai Indonesia merdeka serta melahirkan kadernya Jenderal Besar Soedirman sebagai Bapak TNI, kata Haedar, senantiasa bekerja sama dengan TNI dan komponen nasional lainnya.

Bersama TNI, Muhammadiyah berkomitmen bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana dicita-citakan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dirgahayu TNI. TNI itu milik seluruh rakyat dan niscaya hadir bersama Indonesia,” kata Haedar.

Tiga Tantangan Besar TNI
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta turut memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada TNI yang tahun ini berulangtahun ke-76.

Menurut Sukamta, selama 76 tahun TNI terbukti telah hadir untuk menjaga kedaulatan Indoensia dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

“Dengan kiprah TNI yang besar, wajar jika dalam banyak survei, respon positif masyarakat terhadap TNI selalu tinggi. Modal kepercayaan masyarakat yang besar ini perlu direspon TNI dengan terus meningkatkan profesionalitasnya,” kata Sukamta melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 5 Oktober 2021.

Melansir tribunnews.com (5/10), Sukamta menyatakan ada tiga tantangan besar yang dihadapi TNI saat ini.

Pertama, adanya ancaman keamanan regional dengan memanasnya situasi di Laut China Selatan.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS, posisi Indonesia yang dekat dengan episentrum konflik LCS akan rawan menjadi area perang proxy dan adu pengaruh antar kekuatan besar seperti China dan Amerika.

“Bukan tidak mungkin skala konflik di Laut China Selatan bisa berkembang menjadi perang terbuka. Jika ini terjadi, dampak secara ekonomi akan sangat berat bagi negara-negara di sekitarnya,” ujar Sukamtan.

“Dengan pendekatan keamanan internasional secara konvensional yang dipertontonkan China dan Amerika beserta sekutunya melalui adu kekuatan milter, mau tidak mau Indonesia juga harus mengembangkan kemampuan militer ke level yang lebih tinggi agar punya posisi lebih kuat dalam skala regional,” imbuhnya.

Tantangan kedua yang dihadapi TNI menurut Sukamta ada di lingkup nasional.

Meningkatnya gerakan separatisme di Papua, masih tumbuhnya gerakan ekstrimisme berbalut sentimen agama serta ancaman disintegrasi karena sentimen politik yang mengarah kepada pembelahan masyarakat, perlu disikapi oleh TNI dengan tindakan yang lebih sistematis dan menyentuh akar permasalahan.

“Peran Babinsa dalam melakukan edukasi bela negara di tengah masyarakat perlu lebih dikuatkan. Program-program seperti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang menyasar kantong-kantong kemiskinan dan juga wilayah terluar dan tertinggal perlu diperluas karena akan menguatkan simpul-simpul persatuan,” tandasnya.

Tantangan ketiga yang tidak kalah besar dihadapi TNI adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat yang menyebabkan dimensi keamanan nasional menjadi lebih luas.

“Saat ini ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak hanya berwujud kekuatan bersenjata, tetapi juga bisa berwujud Perang Siber. Hal ini menuntut TNI untuk turut memperkuat sistem keamanan siber,” terangnya.

Dengan adanya tiga tantangan tersebut, Sukamta berharap TNI terus melalukan pembenahan dengan fokus kepada 2 hal.

Peningkatan kapasitas SDM dan memperkuat industri pertahanan nasional. Menurutnya kedua hal ini akan membawa TNI pada level yang lebih tinggi dalam percaturan global. [republika/tribunnews/kabardamai]

Foto: detik

Bagikan

Komentar Anda

komentar