Tidak dapat dipungkiri, kampanye politik partisan terkadang melanggar sejumlah batasan. Salah satunya adalah memakai tempat ibadah sebagai ajang berkampanye. Ini menjadi keprihatinan para ulama dan tokoh agama di Kabupaten Bekasi. Mereka bersepakat untuk tidak menjadikan tempat ibadah sebagai tempat kampanye partai politik. Selain itu, mereka juga menolak adanya paham radikalisme, sara sekaligus penyebaran berita bohong atau hoaks.

Hal yang menjadi kesepakatan itu tertuang dalam deklarasi bersama yang digelar para tokoh agama bersama jajaran Kepolisian Resor Metro Bekasi, Komando Distrik Militer 0509/Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi. Deklarasi dilaksanakan di halaman Masjid Al Mukaromah, Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara, Kamis (31/1).

Itu sudah ada aturannya, Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, jangan sampai ada kampanye di masjid atau tempat ibadah mana pun. Jangan semua-semua dijadikan politik, harus tertib dan adil. Menempatkan sesuai pada tempatnya,” kata Ketua FKUB Kabupaten Bekasi, Athoilah.

Sementara itu, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi, Ahmad Kosasih menyatakan, kesepakatan para pemuka agama ini merupakan bentuk komitmen untuk mengedepankan toleransi antara sesama. Terlebih, tidak sedikit oknum yang memanfaatkan isu keagamaan untuk kepentingan tertentu.

Sebagai bentuk antisipasi, kami sepakat untuk menghindari hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilu. Sterilkan tempat-tempat ibadah dari kegiatan perpolitikan,” ujar Kosasih. “Ada kecenderungan masuk di tempat ibadah dalam rangka memenangkan salah satu pihak. Maka dari itu, kita ajak seluruh masyarakat untuk meneguhkan kembali, mencegah sarana ibadah sebagai tempat kampanye,” lanjutnya.

Selain mencegah agenda politik, para ulama dan tokoh agama juga sepakat untuk menjaga kondusivitas keamanan di wilayah masing-masing dengan menghindari penyebaran hoaks atau berita bohong. Mereka pun sepakat untuk mencegah masuknya paham radikalisme serta ujaran berbau sara.

Kepala Polres Metro Bekasi, Komisaris Besar Candra Sukma Kumara menuturkan, deklarasi tersebut diperlukan guna menyamakan persepsi dan tujuan agar keamanan di wilayah Kabupaten Bekasi tetap terjaga serta kondusif. Kepolisian bersama stakeholder lainnya, ungkapnya, akan terus melakukan sosialisasi supaya keamanan di Kabupaten Bekasi tetap terjaga.

Sumber: pikiran-rakyat.com

Bagikan

Komentar Anda

komentar