Berdasarkan perhitungan penanggalan lunisolar Tionghoa, tahun baru Imlek kali ini jatuh pada 5 Februari 2019. Jika mengikuti tarikh Konfusius, maka imlek tahun ini akan memasuki tahun ke 2570. Tentunya, sebagaimana tahun baru sebelumnya, harapan untuk hidup yang lebih baik, berkah, dan keberuntungan didengungkan. Hal serupa tentu jadi harapan warga Indonesia, khususnya yang beretnis Tionghoa.

Tapi, pada perayaan tahun ini tampaknya ada tantangan yang berbeda. Seperti dilansir dari BBC Indonesia, perayaan Imlek menghadapi penolakan dari sejumlah ormas di Bogor dan Pontianak. Hal yang terbilang baru muncul, sejak perayaan Imlek dilegalkan selepas era reformasi.

Belum lama ini, beredar surat edaran dari Forum Muslim Bogor (FMB) yang menyatakan penolakan terhadap perayaan tahun baru Imlek dan Cap Go Meh. Salah satu poin dari isi surat tertanggal 23 Januari itu adalah meminta Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor tidak memfasilitasi perayaan Imlek dan Cap Go Meh di wilayah Bogor, terutama yang melibatkan umat beragama lainnya, khususnya umat Islam.

Dalam surat itu, pemuka dan tokoh muslim Bogor juga diseru untuk menjelaskan fakta Cap Go Meh dan bahayanya terhadap akidah umat serta keharaman umat Islam untuk menghadiri atau terlibat di dalamnya.

Selain di Bogor, dua ormas juga menentang penyelenggaraan kegiatan Cap Go Meh di Pontianak. Mereka adalah Pemuda Pancasila Kalimantan Barat dan Kota Pontianak serta Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM) Kalbar. Mereka menilai perayaan Imlek yang mendekati pemilu legislatif dan pemilu presiden bakal membuat situasi tidak kondusif.

Pengaruh Pilkada Jakarta

Thung Ju-Lan, peneliti kemasyarakatan dan kebudayaan LIPI menilai penolakan perayaan Imlek di beberapa daerah ini merupakan dampak dari intoleransi dan narasi politik yang bergulir setelah kasus penistaan agama yang menjerat mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Ada gerakan-gerakan intoleransi yang baru dan terutama pengaruhnya karena Pilkada DKI dengan masalah kasus Ahok,” kata Thung. Apalagi, Bogor lokasinya tak jauh dari Jakarta. Sehingga gelombang intoleransi di ibu kota dengan mudah menjalar ke kota satelit itu. Sementara untuk kasus penolakan perayaan Imlek di Pontianak, Thung mengakui motifnya berbeda. Tapi dia menilai pengaruh kasus Ahok terhadap gelombang intoleransi di kota itu tetap tidak bisa dipungkiri.

Intoleransinya itu dikaitkan dengan pemahaman yang sempit tentang beberapa konsep. Intoleransi itu, semakin kita nggak ngerti semakin tidak toleran, semakin paham kita akan semakin toleran,” kata Thung. “Yang terjadi sekarang terlalu banyak hal yang muncul dan tidak dipahami [soal Imlek], karena selama ini sudah salah kaprah,” lanjutnya.

Tetap Lebih Banyak yang Toleran

Menanggapi persoalan intoleransi terkait tahun baru Imlek itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyerukan kepada semua masyarakat untuk saling menghormati perayaan Imlek di Indonesia.

Saya mengajak semua kita untuk saling menghargai, menghormati tradisi yang sudah cukup lama ada dan hidup di tengah-tengah kita. Jadi bentuk penghormatan dan penghargaan yang berbeda dengan kita itu sama sekali tidak mereduksi, mengurangi keimanan kita,” ungkap Lukman di akhir Januari lalu.

Agama kita mengajarkan agar menghargai dan menghormati keyakinan yang berbeda dengan kita. Maka sebenarnya bentuk penghargaan dan penghormatan seperti itu bukanlah pembenaran tapi justru pengamalan ajaran-ajaran agama kita, karena kita dituntut untuk menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya, juga angkat bicara. Dia menegaskan bahwa Bogor Street Festival (BSF) yang akan digelar 19 Februari 2019 mendatang merupakan simbol persatuan di tengah keberagaman warga Kota Bogor yang dibalut dalam pesta rakyat.

Ada yang mengatasnamakan FMB. Mereka menyatakan surat terbuka yang pada intinya tidak menyetujui adanya Bogor Street Festival. Kami merasa perlu untuk menyampaikan kepada publik mengenai posisi Pemkot Bogor di sini. Ini menyangkut juga atas nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman yang diyakini oleh kita sebagai warga Bogor dari masa ke masa,” kata Bima.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor KH Mustofa Abdullah Bin Nuh pun sependapat dengan pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya. Terkait pernyataan Forum Muslim Bogor tentang kegiatan Cap Go Meh yang dikemas sebagai acara Bogor Street Festival, dia menilai sudah melewati batas dan menimbulkan keresahan. Apa yang disampaikan FMB, lanjutnya, menjadi ancaman yang dapat mengoyak kebersamaan, kerukunan antar etnis dan agama di Kota Bogor yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

Sedangkan, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, memastikan pesta rakyat perayaan Imlek akan tetap digelar. Dia menyampaikan para pihak yang semula menolak sudah mendapatkan arahan dari Polresta Pontianak. “Pihak kepolisian yang paling paham terhadap adanya kemungkinan gangguan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat),” kata Edi, seperti dilansir dari BBC Indonesia.

Antusiasme masyarakat untuk mendukung perayaan Imlek memang tetap lebih besar meski di tengah sempalan intoleransi yang dimunculkan itu.

Sumber: viva.co.id

Komentar Anda

komentar