Nama kerajaan Mughal memang identik dengan puncak kejayaan kultural dan intelektual di Asia Selatan. Orang langsung mengingat Taj Mahal sebagai salah satu warisan kecanggihan arsitekturnya. Kerajaan yang memerintah selama tiga abad di anak benua India ini, juga dikenal karena kebijakannya akan toleransi dan keberagaman.

Selama abad ke-16 hingga ke-19 Masehi, dalam kerajaan ini tumbuh kembang berbagai mazhab Islam, Hindu, Buddha, Sikh dan Kekristenan. Shul-e-Kul (secara harafiah “berdamai dengan semua agama”) merupakan pakta toleransi yang berkembang dalam kerajaan ini, yang konsepnya dimantapkan pada masa pemerintahan Sultan Akbar (1556 M).

Prof. Azfar Moin

Banyak dugaan tentang akar kebijakan Shul-e-Kul. Sebagian ahli berpendapat bahwa konsep ini berasal dari tradisi Sufistik, atau juga tradisi klasik Persia dan Rajput India. Namun pengajar Sejarah Agama di University of Texas in Austin, Prof. Azfar Moin, meyakini hal itu bersumber dari praktik di pemerintahan sebelumnya.

Meski tidak menafikan peran penting tradisi sufistik Persia dan India, Moin meyakini, kerajaan Mughal juga meneruskan toleransi dari pendahulunya di Asia Tengah, yaitu Kekaisaran Mongol. Dalam presentasinya pada Radhakrishnan Memorial lectures di Oxford, Moin menggarisbawahi warisan kekaisaran Mongol sebagai pelopor praktik politik toleransi beragama.

Orang mungkin sering mengasosiasikan kekaisaran Mongol dengan penaklukannya yang keras. Meski demikian kesetaraan antar agama merupakan hal besar yang diwariskan oleh para Khan ini. Mongol telah memerintah berbagai masyarakat beragama. Buddhisme dengan sejumlah varian, Islam baik dalam tradisi Sunni dan Syi’ah, serta beragam kelompok kekristenan dibiarkan tumbuh, sepanjang mendoakan pemerintahannya.

Dalam penilaian Moin, kebijakan Mongol secara praktis lebih toleran dibandingkan banyak pemerintahan negara dengan tradisi Kristen dan Islam di masa sezamannya. Bahkan jika dibandingkan dengan pendahulunya, kerajaan Maurya, yang juga beragama resmi Buddha di India.

Saya kira kebijakan politis Mughal, dalam banyak hal, membangkitkan kembali praktik toleransi yang dikembangkan kekaisaran Mongol. Kita memang mencatat para pendiri kerajaan Mughal merupakan keturunan para Khan serta kelompok Timurid yang kemudian berasimilasi dengan budaya Persia dan India,” ungkap Moin.

Kebijakan toleransi Mughal yang membebaskan praktik dan penyebaran agama, sepanjang para pemeluk agama itu mendukung pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, memang tidak selalu berjalan mulus. Bahkan, selepas pemerintahan Akbar sejumlah perbaikan terhadap konsep Sulh-e-Kul juga dilakukan.

Namun, Prof. Moin meyakini perspektif kebijakan publik Mughal mewariskan hal yang penting sampai saat ini. Jika warga kerajaan ingin terlibat dalam layanan negara, maka mereka harus mau belajar dan menerima perbedaan agama serta menghindari perdebatan tentang agama. Etika layanan publik khas Mughal ini bahkan tetap dipelajari dan dikembangkan oleh pemerintahan Kolonial Inggris guna menghadapi kompleksitas keagamaan India.

Sumber: tribune.com

Komentar Anda

komentar