Apakah Pilkada serentak 2018 ini akan bersih dari isu politisasi SARA? Tentu menjadi harapan banyak elemen masyarakat agar tercipta suasana yang demikian. Meski begitu, suasana sosial politik belakangan memang menunjukkan sejumlah kecenderungan, bahwa isu-isu primordial seperti etnisitas dan agama, masih punya kerawanan untuk dipolitiasi demi mendulang suara sejumlah kelompok masyarakat.

Praktik yang demikian menurut pengamat politik Ray Rangkuti adalah bentuk kemunduran dalam demokrasi. “Kampanye dengan menonjolkan isu SARA adalah serendah-rendahnya praktik politik,” ungkap Ray pada Seminar Panggilan dan Tanggung Jawab Kita di Pilkada 2018 yang diadakan di GKI Maulana Yusuf, Bandung pada Sabtu (5/5).

Pengamat politik pendiri Lingkar Madani (LIMA) itu menyebutkan bahwa mobilisasi pemilih dengan menggunakan isu suku, agama atau bentuk primordial lain menandakan minimnya gagasan dan kompetensi. Tidak ada hal lain yang baik, yang bisa ditawarkan pada pemilih.

Politik SARA itu artinya ide yang menjadi pengikat hanya kepentingan sesaat saja. Bertentangan sekali dengan visi-misi demokrasi,” lanjut Ray. “Politik uang juga buruk, tapi dampaknya kemungkinan hanya sesaat. Kalau politisasi SARA itu bisa begitu luas dan merusak masyarakat.

Aktivis yang bernama asli Ahmad Fauzi Rangkuti itu lantas mencontohkan bagaimana Indonesia di tahun 1955 berhasil menyelenggarakan pemilu yang paling demokratis. Dengan segala keterbatasannya, dalam pemilu pertama Indonesia itu boleh dikatakan isu primordial tadi tidak menjadi praktik populer. Ajang kampanye lebih menjadi pertarungan ideologi, ide dan gagasan mana yang paling memajukan bangsa. Adu ide dan kompetensi itu pun dilakukan dengan suasana yang cukup fair dan menjunjung etika.

Sekarang coba bandingkan. Aturan pemilu saja sampai harus mengatur 600-an item pasal. Padahal demokrasi itu lebih ke etika, percuma peraturan rinci dan banyak kalau pelaku pemilunya miskin etika. Kita tengah mengalami brutalisme politik,” kritik Ray.

Ray menyetujui pendidikan masyarakat untuk kesadaran politik memang menjadi syarat demokrasi yang dewasa. Senada dengan itu, rekan sepanel Ray dalam seminar, Pdt. Albertus Patty dan Ketua FLADS Kiagus Zaenal Mubarok menilai sikap apatis terhadap isu-isu dan praktik politik adalah hal yang amat buruk dan diperlukan kesadaran politis dari warga masyarakat.

Apatisme dan ketidaktahuan politik adalah bunuh diri massal, kalau mengutip Hanna Arendt. Jadi umat beragama juga butuh pendidikan dan kesadaran politik,” ungkap Pdt. Patty seraya mencontohkan beberapa kekurangan di tubuh gereja yang dinilainya terkadang gagap dalam menyikapi persoalan politik. Sementara itu Kiagus Zaenal Mubarok menekankan peran organisasi politik juga organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk pendidikan ke arah kesadaran politik yang demikian.

Kita perlu terus menghadirkan alternatif politik demi kemajuan. Bahkan oposisi politis pun boleh dan harus ada, tapi harus berkualitas,” ungkap Kiagus seraya mencontohkan bagaimana para ulama dan umat Islam di awal kemerdekaan memberikan dukungan yang penuh terhadap Pancasila dan NKRI, demi mengelola bangsa yang begitu beragam. Menurutnya kesadaran dan tanggung jawab politik seperti itu harus terus dimunculkan, bukan malah menonjolkan politisasi SARA. **arms

Komentar Anda

komentar