Beberapa waktu belakangan masyarakat dikagetkan dengan berita penolakan yang sempat muncul terhadap Slamet Jumiarto untuk menetap di Dusun Karet, Pleret, Bantul. Pria yang berprofesi sebagai pelukis itu diberitakan ditolak untuk tinggal karena beda keyakinan adalah wujud keinginan sebagian masyarakat yang ingin tinggal secara eksklusif.

Meski sudah beroleh penyelesaian, permasalahan ini mengingatkan kita untuk juga memperhatikan masalah serupa di sejumlah wilayah. Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) Jogja Agnes Dwi Rusjiyati mengatakan kasus pengelompokan masyarakat untuk tinggal secara eksklusif telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. “Seperti perumahan berbasis agama, kontrakan berbasis agama, kemudian ada kampung yang hanya menerima satu agama. Hal ini menandakan perubahan di masyarakat terhadap keberagaman dan perbedaan,” kata Agnes Kamis (4/4) .

Menurut Agnes, adanya pemisahan terhadap aktivitas masyarakat yang homogen juga memengaruhi perspektif masyarakat bahwa yang berbeda itu bisa membuat tidak nyaman dan tidak aman. Tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat yang beragam, kata Agnes, juga memengaruhi pola pikir masyarakat.

Pola pikir itu menjadikan mereka yang berbeda sebagai ancaman. “Maka peristiwa yang terjadi di Pleret kemarin adalah salah satu kasus yang muncul dan menjadi pengingat bagi pemerintah dan publik bahwa situasi kehidupan kita tentang keberagaman dan Pancasila bermasalah pada tataran implementasinya,” ujarnya.

Berkaca pada kasus yang menimpa Slamet, kata Agnes, perlu upaya semua pihak untuk mengingatkan pemerintah agar melakukan pendekatan di akar rumput. Pemerintah harus memberikan pemahaman tentang hidup bersama dengan warga yang lain yang berbeda.

“Pemerintah Bantul perlu kita dukung dalam upaya implementasi Pancasila dan menjaga keberagaman. Persoalan ini juga menjadi koreksi bagi kita semua tentang membangun kepedulian terhadap perbedaan,” ujarnya.

Bupati Bantul Suharsono memastikan aturan kesepakatan tokoh masyarakat yang melarang warga nonmuslim tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, sudah dicabut dan tidak boleh digunakan kembali karena bertentangan dengan aturan perundang-undangan di atasnya.

Namun, Suharsono mengaku masih belum puas. Ia merasa kecolongan karena kasus tersebut kembali mengemuka. “Sudah klir tetapi walaupun ada kesepakatan [dicabut] saya belum puas. Pekan depan akan saya kumpulkan semua pejabat supaya manakala ada kejadian seperti itu lagi kita sudah ada aturannya,” ujar Suharsono.

Saat ini, Suharsono mengatakan sudah tidak ada persoalan karena aturan yang dinilai diskriminasi itu sudah dicopot dan dilarang untuk diberlakukan kembali.

Sumber: harianjogja

Komentar Anda

komentar