Semakin maraknya sebaran informasi palsu (hoax) yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kaum muda di Sulawesi Selatan (Sulsel). Brutalnya hoax kerap menjadi ajang oknum untuk mengampanyekan jagoannya, pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

Para pemuda di provinsi ini berharap agar hoax dapat dibasmi. Pasalnya, menyebarkan hoax dan mempolitisasi agama dinilai hanya memecah belah kerukunan masyarakat yang majemuk.

Harapan dan keprihatinan itu disampaikan dalam kegiatan Deklarasi Damai bertajuk “Seluruh Komponen Pemuda Sulsel Menyongsong Pileg dan Pilpres 2019 yang Sejuk dan Damai,” yang diselenggarakan berbagai organisasi pemuda Sulsel, seperti KNPI Sulsel, GP Ansor Makassar, GMNI Sulsel, KAMMI Sulselbar, Gema Tionghoa, Serikat Kahasiswa Muslimin Indonesia, Serikat Pelajar Muslimin Indonesia, Poros Pemuda Indonesia Sulsel, LKB HMI Cabang Gowa Raya, dan Ketua Senat mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Deklarasi Damai itu diselenggarakan di Warung Publik, Jalan Faisal, Makassar, pada Jumat (7/9).

Sekretaris KNPI Sulsel, Mujiburrahman mengatakan, politik damai diminta bukan hanya dijadikan jargon semata. Akan tetapi, ia berharap masyarakat, penyelenggara dan peserta pileg dan pilpres, berkomitmen untuk tidak memainkan isu kampanye yang berpotensi menimbuhkan perpecahan.

Hal yang sama juga ditekankan oleh rekannya, Ketua GMKI Makassar, Bastian Littu, “Kita sama-sama mengharapkan, agar pelaksanan pemilu tahun depan dapat berlangsung dalam keadaan aman dan adil tanpa disertai oleh adanya konflik yang menyinggung SARA. Dan tentu, kami sangat menolak adanya penyebaran hoax, baik secara langsung maupun lewat media sosial,” tegas Bastian.

Sementara itu, Ketua LKB HMI Cagora, Malaba Randi Ashari mengatakan, jelas pemilu, yang perlu diperhatikan, yakni penyebaran isu SARA. “Supaya pelaksanaan Pemilu 2019 dapat menghasilkan pemimpin yang amanah,” tuturnya.

Sekjen KAMMI Sulselbar, Abdul Karim secara tegas mengatakan, untuk jangan jadikan agama sebagai bahan politisasi di pilpres karena bisa mememicu terjadinya benturan antar umat beragama, dan menjadikan masyarakat terkotak-kotakkan. “Agama adalah ajaran untuk mengaktualisasikan aspek moralitas, jangan menjadi jualan dalam politik,” tandasnya.

Dalam deklarasi damai itu, mereka mendeklarasikan dua hal pokok, yakni akan ikut mengawal proses penyelenggaraan dan menolak isu SARA serta penyebaran hoax dalam politik.

Sumber: tribunnews.com

Komentar Anda

komentar