PANCASILA adalah milik bangsa Indonesia. Bukan milik satu golongan, partai, atau kelompok tertentu. Demikian pula, dengan Bung Karno, “Sang Penggali Pancasila”, milik seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, jika ada kelompok atau golongan yang mencoba memonopoli Pancasila dan Sukarno, kelompok tersebut sebetulnya sedang mengerdilkan Sukarno.

Presiden RI pertama tersebut secara tegas menyatakan Pancasila adalah milik bangsa Indonesia.

Sikap tersebut, ditunjukkan Sukarno yang pernah membubarkan Barisan Pendukung Soekarnoisme (BPS) pada 1964 yang dinilai hanya menggunakan “Soekarnoisme” untuk membunuh “Soekarnoisme” dan kepentingan kelompok tertentu.

Dia juga pernah mengingatkan Gerakan Pembela Pancasila pada 22 Juni 1945, yang mendatangi dan memberikan dukungan.

Ketika diminta berpidato, Bung Karno justru menegaskan Pancasila sebagai Dasar Negara, bukan dasar organisasi atau kelompok tertentu.

Artinya, menurut Sukarno, ketika ada kelompok tertentu yang ingin tampil seolah-olah paling memiliki Pancasila.

Itu berarti menjauhkan kelompok-kelompok lainnya dari Pancasila. Sikap Bung Karno tersebut adalah sikap seorang negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, termasuk kepentingan kelompok dan golongan.

Ada kesadaran mulia, ketika seseorang menjadi pemimpin negara, maka loyalitasnya harus meluas ke seluruh komponen bangsa. Tidak lagi menjadi miliki satu golongan. Begitu pula karyanya.

Artinya, jika Pancasila dianggap sebagai buah pikiran Bung Karno, maka Bung Karno sudah mewakafkannya menjadi milik bangsa. Milik seluruh golongan.

Praktik Pancasila
Yang paling penting saat ini adalah menjaga Pancasila dengan cara mempraktikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan memperdebatkannya.

Semua perlu memacu habis-habisan semangat mempraktikkan Pancasila. Membuatnya sebagai pedoman hidup dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari.

Lima sila dalam Pancasila mengajarkan nilai-nilai luhur, yakni budi pekerti, religiusitas, persatuan dan kesatuan, keadilan, dan kerja sama.

Baca juga  Pancasila Tidak Lahir Juga Tidak Sakti

Jika Pancasila ini dipraktikan secara konsisten, tidak akan ada kolusi-korupsi-nepotisme (KKN), tidak ada perpecahan, dan kebohongan. Nilai-nilai kejujuran akan dijunjung tinggi.

Ketuhanan Yang Maha Esa; bermakna setiap warga negara harus beragama dan mengakui adanya Tuhan Yang Esa.

Artinya, dia harus menjalankan perintah Tuhan dan menjauhkan dari larangannya. Rajin beribadah, berbuat kebaikan dan menjauhi larangannya seperti tidak korupsi dan tidak jujur. Mempertentangkan agama dan Pancasila bukanlah sikap Pancasilais.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; dipraktikkan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, tidak menindas, bersikap adil, serta menghormati sesama warga.

Persatuan Indonesia; dijalankan dengan menghormati kaberagaman, tidak mempertajam perbedaan, selalu berusaha menjaga semangat kebhinekaan, menghargai perbedaan sikap, serta selalu bekerja sama mencapai tujuan bernegara.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan; dipraktikkan dengan tidak bersikap otoriter, sewenang-wenang menggunakan kekuasaan, serta menjaga fairplay dalam kompetisi politik.

Jangan curang demi merebut kedudukan politik, dan selalu mendengar suara rakyat dalam memutuskan hajat hidup orang banyak.

Dua kata luhur: hikmat dan kebijaksanaan harus menjadi pedoman terutama bagi pemegang mandat rakyat.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; sila ini menjadi tujuan akhir bernegara. Seluruh tindakan kolektif bangsa harus diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jadi sangat ironis bila Pancasila yang diperjuangkan Bung Karno sebagai alat pemersatu bangsa, tetapi saat ini ada upaya untuk menggunakan Pancasila untuk membelah-belah anak bangsa.

Di mana saja di dunia ini, penyakit korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sering menghinggapi kekuasaan.

Hal itu berawal dari keinginan melayani diri sendiri dan kelompoknya dengan mengabaikan amanah publik. Sikap ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Baca juga  Lagi-lagi Ormas Preman Berkedok Agama Bikin Onar

Ada yang salah dari fenomena kehidupan berbangsa saat ini. Di awal kemerdekaan, ketika 95 persen warga negara buta huruf, para pemimpinnya justru menampilkan keteladanan tinggi.

Saat ini keadaan sudah berbalik, hampir seluruh warga negara melek huruf, sebagian besar mengenyam pendidikan cukup baik.

Akan tetapi, mengapa keteladanan perilaku luhur justru menjadi barang langka?

Sumber: kompas

Bagikan

Komentar Anda

komentar