Menjelang tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2020, pemerintah diminta untuk juga memerhatikan pondok pesantren dan satuan pendidikan berbasis asrama di Indonesia. Keputusan membuka pesantren perlu persiapan matang.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI terus mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian khusus terhadap situasi dan kondisi pondok pesantren dan satuan pendidikan  berbasis asrama di Indonesia, menjelang tahun ajaran baru pada Juli 2020. Pembukaan pembelajaran tatap muka di pondok-pesantren dan satuan pendidikan keagamaan  berbasis asrama harus melalui kehati-hatian, pertimbangan matang dan kesiapan sesuai protokol kesehatan, dan data kesehatan.

Mengingat situasi dan kondisi kasus Covid-19 di Indonesia saat ini masih tinggi dan rentan berisiko bagi masyarakat termasuk lingkungan pesantren, maka sebelum pembelajaraan tatap muka juga  harus melalui satu  koordinasi dengan berbagai instansi terkait serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta persetujuan orangtua. Pemerintah perlu memetakan kesiapan dan membantu pesantren serta satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama hingga benar-benar siap dan aman untuk semua anak/santri, di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini. Pemetaan ini mendesak dilakukan, agar segera diketahui, situasi dan kondisi yangsebenarnya.

“Pemetaan tersebut penting, mengingat kondisi pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama di Indonesia memiliki disparitas sangat beragam, baik kapasitas kelembagaan, ketersediaan dan rasio sarana dan prasarana, lingkungan sosial pesantren, kemampuan orangtua santri,” ujar Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto dalam keterangan daring di Jakarta, Jumat (12/6/2020) petang, di Jakarta.

Harapan KPAI tersebut disampaikan Susanto bersama dua komisioner KPAI, Ai Maryati Solihah dan Margaret Aliyatul Maimunah, menyusul Rakornas “Kesiapan Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan Berbasis Asrama dalam Penerapan New Normal: Hambatan dan Solusi Perspektif Perlindungan Anak” pada Kamis (11/6/2020) lalu.

Bersama KPAI, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan, keselamatan para santri harus mendapat perhatian, karena jumlah santri di Indonesia sangat besar, yakni diperkirakan mencapai sekitar 18 juta orang.

Akan tetapi, meskin jumlah pondok pesantren di Tanah Air sangat banyak, hingga kini belum ada data secara khusus mengenai situasi dan kondisi pondok pesantren maupun santri dan gurunya. Karena itu pemantauan terhadap pondok-pondok pesantren di masa pandemi Covid-19 ini menjadi penting.

“Kita tidak tahu bagaimana anatomi pesantren. Rumah sakit saja tidak semua siap struktur anatomi untuk penangan Covid-19. Jadi kita membutuhkan data-daya, dan betul-betul harus ada kolaborasi semua pihak, semua pemangku kebijakan,” ujar Aman yang mengingatkan perlu ada pemeriksaan terhadap santri dan guru di pondok pesantren memastikan kesehatan dan keselamatan mereka.

Terkait dengan situasi dan kondisi saat ini,  Susanto menyatakan KPAI meminta pemerintah segera menyusun protokol dan pedoman kesehatan yang relevan dengan kekhasan pondok-pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama.

Biayai rapid test
Dari rakornas, KPAI juga merekomendasikan agar pemerintah perlu membiayai rapid test dan swab test kepada santri, guru, ustad dan kyai. Dukungan pemerintah tersebut penting, karena latar belakang santri sangat beragam dengan kondisi sosial ekonomi yang bervariasi. Sementara biaya rapid test dan swab test yang tidak murah dikhawatirkan menjadi kendala bagi santri.

“Kondisi ini tentu perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah baru di pondok-pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama dari bahaya penularan Covid-19,” kata Susanto.

Margaret mengungkapkan persiapan pondok pesantren menghadapi pembelajaran di tahun ajaran baru di saat pandemi Covid-19 masih berlangsung, tidak bisa di sama ratakan. Tidak  semua pondok pesantren tradisional kondisinya sama.

Adapun untuk optimalisasi sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Ai Maryanti menyatakan pondok-pesantren perlu melakukan perbaikan secara terus menerus baik secara tatap muka maupun daring. Pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan sarana dan prasarana pembelajaraan yang memadahi.

Hal ini penting agar beragam kelemahan dan hambatan PJJ selama ini dapat diatasi dan diperbaiki, melalui pengembangan sistem dan inovasi pembelajaran yang ramah untuk semua anak dengan berbagai kondisinya, seperti: subsidi kuota internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring.

Sumber: kompas

Komentar Anda

komentar