Dalam konteks dialog antar umat beragama di Indonesia, kata toleransi seringkali dimaknai sebagai hal yang pasif. Membiarkan orang lain melakukan apa yang diyakininya, tanpa mengganggunya. Yang lebih ditekankan adalah tidak adanya konflik.

Tentu saja hal ini wajar, jika menoleh pada defenisi toleransi secara umum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya, toleransi dimaknai sebagai “… sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Kata toleransi sendiri, sejatinya memang mengandung makna pasif itu. Dalam bahasa Latin, kata sifat tolerantia dan kata kerja tolerare punya arti yang terkait ketahanan untuk menanggung sesuatu. Meski kata itu juga punya makna aktif kerelaan untuk mendukung.

Namun demikian, pemaknaan toleransi seperti itu cenderung mengabaikan upaya aktif untuk saling mengenal. Kadang kala, toleransi dalam konteks dialog beragama pun jadi sekedar mencari ketenangan, meski mengabaikan pengenalan dan kesetaraan.

UNESCO, sewaktu menetapkan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Toleransi yang menandai diperingatinya Hari Toleransi Internasional pada 16 November 1996, mengajak negara, kelompok masyarakat dan tiap individu untuk memperluas serta memperdalam makna toleransi. Dalam Pasal 1 deklarasi tersebut, lembaga PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya ini merumuskan dua pengertian yang sangat progresif tentang toleransi serta menyoroti dua hal yang seringkali salah kaprah dalam memaknainya.

Dalam butir pertama pasal tersebut, UNESCO memaknai toleransi sebagai penghormatan, penerimaan dan apresiasi terhadap kayanya keragaman budaya dunia, bentuk ekspresi dan cara kita menjadi manusia. Ia ditumbuhkan lewat pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, serta kebebasan dalam pikiran, hati nurani dan keyakinan. Senada dengan itu butir ketiga memaknai toleransi sebagai Toleransi merupakan tanggung jawab yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pluralisme, demokrasi dan supremasi hukum.

Pengertian ini juga menolak pemaknaan toleransi sekedar sebagai kelonggaran, perlindungan atau permakluman dari pihak yang berkuasa. Melampaui segala hal, toleransi merupakan sikap aktif yang didorong oleh pengakuan atas hak asasi manusia universal dan kebebasan fundamental orang lain. Dalam keadaan apa pun tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran nilai-nilai fundamental ini. Toleransi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh individu, kelompok dan negara.

Demikian pula toleransi tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran terhadap ketidakadilan sosial. Lebih dekat dengan konteks keyakinan dan kepercayaan, toleransi bukanlah upaya untuk mendorong pengabaian agama atau mengusahakan pelemahan keyakinan seseorang. Toleransi berarti orang bebas untuk menganut keyakinannya dan menerima orang lain yang menganut keyakinan berbeda.

Pemaknaan yang lebih mendalam dan setara ini diharapkan akan lebih mampu dalam menjawab tantangan dialog dan kerjasama. Terutama di era keterbukaan dan globalisasi masyarakat seperti sekarang. **arms

Grafis: deklarasi-sancang

Komentar Anda

komentar