Dipanggil monyet, tidak berpendidikan dan dianggap kanibal: Budaya rasisme pada orang Papua masih mengakar kuat di Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa Papua di Jerman kini tawarkan reformasi pendidikan kepada Nadiem Makarim.

“Rasisme itu…. sudah sangat banyak kakak-kakak yang lain juga yang mengalami, bahkan beberapa om saya, yang dulu kuliah di luar Papua, di pulau Jawa, mereka mengalami rasisme yang lebih parah dari saya. Mereka sampai harus sembunyi…harus…“ Vinne Rumbiak sejenak terkelu, tidak sanggup menceritakan lebih lanjut apa yang dialami oleh pamannya. Menurutnya, apa yang ia alami sebelum pindah ke Jerman jauh lebih ringan daripada nasib yang dialami oleh pamannya. Ia memilih menceritakan lebih lanjut pengalamannya sebelum pindah ke Jerman.

“Sebelum saya ke Jerman, saya sempat belajar di Kalimantan, di sana saya tinggal hampir satu tahun. Saya mengalami banyak hal yang menurut saya kurang mengenakkan. Di mana saya dikatakan monyet setiap saya lewat. Saya dipanggil dengan panggilan yang menurut saya sangat menyakitkan. Di mana saya dikatakan orangutan, monyet, orang yang tidak berpendidikan, karena mereka melihat kami orang Papua dari fisik kami. Mereka melihat kami secara garis besar bahwa Papua itu tertinggal, Papua itu sangat jauh dari yang namanya pengetahuan,“ papar Vinne yang kini bermukim di Chemnitz.

Vinne berusaha memahami bahwa orang-orang yang memanggilnya monyet, mungkin hanya bercanda. “Namun sayangnya hal itu diikuti oleh anak-anak yang masih kecil. Kalau melihat saya lewat memanggil: ‘Hai, monyet, mau ke mana‘…” Pengalaman dipandang berbeda meninggalkan trauma tersendiri baginya, bahkan hingga ia sudah pindah ke Jerman dan menjadi siswi Studienkolleg Perguruan Tinggi Mittweida.

“Kalau di Jerman ditanya berasal dari mana, saya  cuma jawab dari Indonesia. Bahkan kalau ada orang Indonesia sendiri yang bertanya, saya bilang saya dari Indonesia. Kalau ditanya sukunya dari mana, saya akan berpikir kembali, saya dari Papua…ada apa? Selalu seperti ini. Karena biasanya, kami sudah dicap sebagai orang yang kasar mungkin, atau keras, atau tertinggal, sehingga saya sendiri kadang takut kalau bilang saya dari Papua.” Lalu Vinne berpikir kembali, mengapa harus takut menjawab dari Papua. “Kadang setelah kita berbicara, saya berpikir kembali, kenapa saya takut bilang saya dari Papua. Harusnya saya bangga, tapi dengan tidak sadar saya mengeluarkan kata-kata saya dari Indonesia.“

Jangan anaktirikan kami
Bagi Yustisia Temongmere, mahasiswi jurusan teknologi bangunan dan energi di Universitas Erfurt, Jerman, pengalamanan traumatis seperti yang dialami Vinne tidak mengherankan. “Sebutan monyet mungkin dianggap makian biasa, tapi kata monyet ini saking seringnya dilontarkan pada orang Papua, maka  mirip kata N-word bagi kaum kulit hitam,“ demikian mahasiswi yang juga sambil bekerja di perusahaan Jerman itu menjelaskan.

Ia pun menceritakan beberapa anak Papua, khususnya yang perempuan, tumbuh tidak percaya diri karena penampilan fisik mereka yang dianggap berbeda dengan kebanyakan orang Indonesia. “Banyak orang melihat perempuan berambut keriting dan kulitnya gelap dianggap jelek. Perempuan cantik itu dianggap harus berkulih putih, rambut hitam lurus. Bahkan ada masanya dulu saya sampai meluruskan rambut tiap tiga bulan sekali,” ungkap Yustisia menceritakan masa lalunya. Kesulitan berganda sebagai perempuan dan orang Papua dirasakannya: “Sudah susah mendapat kesetaraan gender, tapi kami masih harus berjuang untuk bisa menerima diri kami sendiri.”

Belum lagi menurutnya stigma negatif lainnya yang kerap disematkan pada orang Papua, contohnya soal kekerasan. “Keponakan saya yang studi di pulau di luar Papua, pernah ditanya, ‘Orang Papua makan orang, ya…”, mengapa menanyakan hal yang sangat aneh seperti itu, keponakan saya menjawab: ‘Kalau di Papua suka makan orang, kamu sudah saya makan’…”

Menurut Yustisia banyak warga Papua yang mengalami perlakuan rasisme dari segala sisi dan terkadang tertanam dalam cara berpikir sebagian masyarakat dan menjadi stigma, bahkan pada beberapa kalangan orang Papua sendiri yang memiliki privilese, misalnya.“Mereka bilang, ayo stop mabuk, kita sekolah saja, Itu kan karena mereka mampu sekolah, mereka punya privilese. Sementara banyak anak Papua lain harus cari uang demi keluarganya, karena terlilit kemiskinan.“

“Pendidikan di Papua jauh berbeda dari daerah lain. Sebelum ke Jerman, saya ke Jakarta dulu. Dalam enam bulan di Jakarta itu saja susah menyamakan level saya dengan yang lainnya. Ketika sampai di Jerman, terasa betul harus susah payah. Kita benar-benar seperti anak tiri di Indonesia. Rasisme yang kami alami dipelihara oleh pemerintah,“ tandas Yustisia Temongmere yang merupakan perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Papua (PMP) di Jerman.

“Tanah Papua itu milik kita, kami bukan budak yang dibawa ke sana, nenek moyang kami ada di situ, hak kami di situ, tapi kami dianaktirikan, dirampok semua sumber daya alam kami, namun sumber daya manusia tidak dibuat lebih baik. Giliran kami sekolah di luar, kami diperlakukan bukan seperti manusia,“ ujar Yustisia yang bercerita betapa beratnya menyamakan pendidikan di Papua dengan di ibu kota, hingga akhirnya kini gadis asal Fakfak itu mampu menempuh pendidikan di Jerman.

Yustisia Temongmere, mahasiswi Papua di Jerman.

PMP menawarkan solusi
Sebagaimana Yustisia, Reza Dani Christy Rumbiak, mahasiswa jurusan marketing dan bisnis internasional di Perguruan Tinggi Koblenz Jerman, juga tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Papua (PMP) di Jerman.

Reza Dani dan kawan-kawannya di PMP  menyatakan ingin membantu menawarkan solusi kepada pemerintah Indonesia untuk dapat mencari jalan keluar bersama atas konflik di Bumi Cendrawasih. “Isu SARA itu sudah jadi pandemi,“ ujaranya. Oleh sebab itu PMP mendesak reformasi kurikulum di bidang pendidikan. “Kami menyebutnya reformasi kurikulum multikultural. Karena ini penting untuk menumbuhkan toleransi dan memperkuat basis solidaritas sosial di masyarakat kita yang majemuk. Rekomendasinya akan dibawa ke Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, di mana kami punya harapan tinggi terhadapnya, karena ia pun minoritas. Solusi ini sudah kami rembukkan bersama di PMP dengan saudara-saudara lintas benua. Kami anak Papua tidak mau hanya menyuarakan masalah-masalah di Papua, tetapi kami juga mau memberikan solusi nyata kepada pemerintah Indonesia,” paparnya.

Reza Dani mengapresiasi pembangunan infrastruktur di provinsinya dan seringnya Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua. “Namun Pak Jokowi juga harus ingat pelanggaran-pelanggaran HAM, penangkapan aktivis HAM, kasus Paniai berdarah, dan lainnya, untuk hal ini sampai sekarang secara pribadi dan keluarga dan anak-anak Papua yang mengharapkan Presiden Jokowi -yang di Papua mendapat suara 90 persen dalam pemilu-, lebih berani lagi menyelesaikan kasus-kasus HAM yang selama ini terjadi,“ tandas Dani.

Dani juga meminta pemerintah melakukan pelurusan sejarah dan mengupayakan rekonsiliasi dalam bentuk permintaan maaf secara resmi dari pemerintah ke rakyat Papua terhadap pelanggaran HAM di Papua di masa lalu, hingga sekarang terjadi. “Ada hak-hak mendasar yang sebenarnya kita ingin selesaikan, seperti kebebasan berpendapat, politik, itu semua dibatasi. Itu sebabnya kenapa rasisme di Papua sudah menjadi rasisme sistemik. Yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa yang ditahan dipenjara tidak melanggar undang-undang-undang. Bukankan di undang-undang tertera  setiap orang bebas berkumpul dan mengeluarkan pendapat?“ demikian lanjut Dani.

Reza Dani Rumbiak, mahasiswa Papua di Jerman.

“Kalau masih ingat, ada saudara kita, Obby Kogoya, pada tahun 2016 yang bersama-sama mahasiswa Papua lainnya mengalami tindakan represif di Yogyakarta. Rasisme di Indonesia telah terjadi di lintas generasi,” papar Reza Dani. Saat itu beberapa mahasiswa yang akan melakukan demonstrasi digelandang ke kantor kepolisan dan Kogoya dijadikan tersangka dan akhirnya divonis empat bulan penjara karena dituduh melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan.

Menuntut hak sebagai Manusia
Reza Dani juga mengingatkan kasus lain yang terjadi di asrama mahasiswa Papua tahun 2019. Insiden penangkapan di Surabaya diduga disertai dengan ucapan rasial terhadap puluhan mehasiswa Papua di Surabaya. Kasus itu diikuti oleh demonstrasi menentang rasialisme di Papua Barat dan Papua serta kota-kota lainnya di Indonesia di mana sejumlah peserta aksi ditangkap oleh polisi dengan tuduhan makar.

Yustisia dari PMP Jerman menceritakan apa yang ia rasakan setelah insiden tersebut. “Presiden Jokowi minta kita saling memaafkan. Namun tidak ada kalimat yang menyalahkan orang-orang atau ormas yang melakukan rasisme di Surabaya, dan buat saya itu sangat menyakitkan. Karena banyak yang memilih Jokowi di Papua (saat pemilu) dan itu presiden kami, tapi tidak memihak kaum tertindas, padahal dia orang yang kami harapkan menolong kami. Mereka yang demonstrasi antirasisme malah dituduh makar. Demikian juga terhadap tahanan di Balikpapan,”

Baru-baru ini hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, menjatuhkan vonis bersalah kepada tujuh tahanan nurani Papua pada hari Rabu, 17 Juni 2020, yang mengikuti aksi protes menentang rasisme. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan seharusnya tujuh tahanan nurani tersebut dari awal tidak ditangkap, dipenjara dan dituntut secara hukum, melainkan seharusnya dibebaskan dan seluruh tuduhannya dihapuskan. “Putusan ini telah menunjukkan kegagalan negara untuk menghormati hak-hak asasi manusia, juga kegagalan pemerintah dalam memenuhi janjinya untuk melindungi kebebasan berekspresi. Bagaimana bisa mereka dijatuhi hukuman, sementara yang mereka lakukan dilindungi oleh hukum negara bahkan konstitusi.”

Ditegaskan Usman: “Negara harus menghentikan kriminalisasi terhadap orang Papua dengan penggunaan pasal makar. Tidak seorang pun harus menderita perlakuan ini karena menghadiri demonstrasi secara damai.”

Yustisia dari PMP Jerman menambahkan, “Hukuman ini seperti menakut-nakuti kami. Kami dituduh ingin melakukan separatisme, makar, padahal kami ingin menuntut hak kami sebagai manusia, hanya itu,” tandasnya.

Sumber: dw

 

 

Komentar Anda

komentar