Untuk mengatasi kebencian berbasis agama, sangat diperlukan upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Eka. Para Pemangku kebijakan beserta masyarakat sipil harus senantiasa bekerja sama dan merangkul semua elemen masyarakat dari berbagai kubu sehingga mengurangi polarisasi dalam masyarakat.

Anggota DPR RI, Eva Kusuma Sundari mengucapkan hal tersebut dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan Anggota ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) yang berkolaborasi dengan para pihak. Lokakarya ini yang bertujuan mempromosikan toleransi beragama menjelang pemilihan umum nasional 2019. Mereka menyerukan semua pihak untuk bekerja sama memastikan masyarakat tidak akan terpolarisasi berbasis agama gara-gara pemilu.

Kegiatan yang diikuti sekitar 30 peserta tersebut diselenggarakan di Jakarta pada Selasa hingga Rabu (10-11/7). Lokakarya tersebut merupakan tindak lanjut dari acara Dialog Kebijakan yang diorganisir oleh APHR bersama mitranya pada bulan Maret 2018 lalu. Lokakarya juga bertujuan untuk menyusun sebuah platform bersama untuk mempromosikan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui sosial media.

Lokakarya dihadiri oleh anggota parlemen, masyarakat sipil, pemuka dan organisasi agama, ahli teknologi dan media, perwakilan partai politik serta unsur pemerintah. Para peserta setuju perlunya sebuah platform bersama agar nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme di Indonesia menjadi semangat dan watak dalam pemilu 2019 selain keharusan memenuhi syarat pemilu bebas dan adil.

Pembentukan kelompok kerja sekaligus penyusunan platform ini penting agar berbagai upaya dan aksi mandiri para pihak dan pembuat kebijakan bisa konvergen dan terkonsolidasi, sehingga pesta demokrasi 2019 tidak justru membelah masyarakat akibat kampanye bermuatan SARA,” kata Eva Sundari yang juga merupakan anggota kehormatan dalam APHR.

Anggota APHR dan peserta lokakarya juga merumuskan strategi untuk meminimalisir politisasi agama selama kampanye dan strategi membangun narasi alternatif untuk mempromosikan toleransi beragama di sosial media. Kurangnya keaktivan dan militansi kelompok pro-toleransi di sosmed juga ditengarai sebagai faktor penyebab dominannya penyebaran nilai intoleransi dan faham kebencian di sosial media.

Penyebaran pesan-pesan damai dan cinta yang masif, perlu dilakukan untuk mengkonter-narasi kebencian dan segala jenis ujaran yang merendahkan martabat kemanusiaan siapa pun,” ujar KH Maman Imanulhaq, salah seorang peserta lokakarya ini.

Sumber: antara

Komentar Anda

komentar