Dalam pemilihan umum berikutnya di India dan Indonesia, kita mungkin saja akan mendapat kisah yang bertolak belakang dengan sekarang. Namun, yang jadi kepastian adalah perjuangan untuk mempertahankan pluralisme melawan segala tantangannya di kedua negara demokrasi terbesar Asia ini akan terus berlanjut.

Demikian Dan Slater dan Maya Tudor menyimpulkan artikel di Foreign Affairs awal Juli lalu. Secara ringkas mereka mencoba menjawab pertanyaan mengapa dalam pemilu India Mei lalu, memberikan hasil yang berbeda dengan pemilu di Indonesia April lalu. Perbedaan yang mereka sorot adalah soal kontras isu kampanye antara toleransi dan keberagaman versus narasi religius satu kelompok agama.

Kedua negara, catat mereka, merupakan negara demokrasi dan memiliki tradisi keberagaman sejak lama. Kedua negara juga memiliki tradisi keagamaan yang kental dengan satu umat beragama yang secara demografis dominan, yaitu penganut Hindu di India dan Islam di Indonesia. Dalam komposisi demografis yang demikian, konstitusi kedua negara juga mengakui kesetaraan semua pemeluk agama.

Yang cukup menarik di kedua pemilu tahun ini, pemenangnya juga dipegang oleh pihak petahana, Presiden Joko Widodo di Indonesia dan PM Narendra Modi di India.

Bedanya dalam kampanye politiknya, Bharatiya Janata Party (BJP) partai pengusung PM Modi, banyak mengangkat narasi keagamaan dan pengutamaan hak umat Hindu-India. Sementara lawan politiknya, Indian National Conggress (INC) lebih dominan mengunggah narasi kebangsaan, toleransi dan keberagaman. Hal yang tentu kontras dengan apa yang terjadi dalam kampanye pemilu di Indonesia, dimana Presiden Joko Widodo lebih mengkampanyekan sikap beragama yang moderat dan penghargaan atas toleransi.

Tentu saja, Slater dan Tudor memang harus melakukan penyederhanaan. Sebab kemenangan pemilu tidaklah sekedar karena satu isu retorika kampanye saja. Beragam faktor seperti keuntungan sebagai petahana, kharisma pemimpin, keberhasilan pembangunan, atau citra merakyat yang bukan berasal dari trah politikus lama, setidaknya juga sama-sama dimiliki oleh Presiden Jokowi dan PM Modi.

Namun, yang ingin dipertanyakan adalah sejauh mana toleransi dan keberagaman kini dimaknai dalam sosio-politik kedua negara ini. Secara tradisonal, kedua peneliti ini mengakui Indonesia dan India sama-sama memiliki dasar pluralisme yang kuat untuk menangkal intoleransi. Akan tetapi, jika pemersatu kedua negara adalah toleransi, mengapa dalam kampanye yang satu itu “menang” sedang dalam yang lain “kalah”?

Secara kritis, Slater dan Tudor mencoba membedakan konsep nasionalisme-religius di Indonesia dan India. Secara teori, Indonesia mungkin lebih rawan terseret ke dalam politik identitas, mengingat posisi penting dalam pemerintahan cukup banyak dipegang oleh agamawan, atau politisi yang bercitra religius. Sementara di India, politisi nasionalis umumnya menampilkan citra sekuler dan tidak terlalu menekankan identitas keagaman.

Namun, selepas beberapa waktu, ternyata hal ini memberi hasil lain dalam praktiknya. Di Indonesia, citra nasionalis dan kesalehan religius tidak selalu bertentangan. Bahkan dalam banyak tempat narasi melawan ekstrimisme agama adalah narasi nasionalis religius (Islam dan agama lain) melawan narasi fundamentalis satu kelompok agama.

Dalam kontestasi politik pun itu bisa terlihat, bagaimana Jokowi memilih wakilnya dari kalangan ulama. Sehingga sikap nasionalis bukanlah hal yang dipertentangkan, malah sangat mungkin didorong oleh kesalehan beragama.

Sementara di India, belakangan sudah semakin sulit untuk menyatukan citra sebagai seorang nasionalis sekuler dengan seorang Hindu yang saleh, yang menjaga keutamaan kultural Hindu di India.

Sebagaimana diungkap ilmuan politik India, Pradeep Chhibber and Rahul Verma bahwa di masa sekitar 15 tahun lalu, kelompok kecil fundamentalis Hindu yang menyukai kebijakan mayoritas dengan mengorbankan minoritas, khususnya Muslim, memilih BJP dengan margin yang besar. Sementara kelompok Hindu yang sekedar memilih melindungi budaya religius Hindu-India, memberikan suara yang hampir berimbang untuk BJP maupun INC, bahkan beberapa kali INC menang di kelompok ini.

Tetapi BJP berhasil mempopulerkan gagasan bahwa negara India harus secara aktif memprioritaskan budaya Hindu dan sementara itu sekularisme adalah kebijakan yang menguntungkan kaum minoritas. Hingga pada 2014, hampir semua umat Hindu yang religius telah menjadi pemilih BJP.

Banyak hal memang yang masih mungkin terjadi. Politisi India yang menyerukan toleransi masih sangat mungkin memenangkan kontestasi. Apalagi jika mereka mengusung calon yang kuat dan cakap. Sementara di Indonesia hal yang sebaliknya, kemungkinan kelompok yang bernarasi satu agama dominan mengorbankan kelompok minoritas juga masih mungkin secara politis. Apalagi gejala pergeseran yang menautkan kesalehan beragama dengan praktik politik yang lebih mengutamakan kelompok Islam, bukannya tidak muncul.

Secara sosio-kultural India dan Indonesia memang sudah lama berurusan dengan keberagaman dan kuat menangkal intoleransi. Namun dalam kontestasi politik yang kian banal belakangan ini, kekuatan itu akan terus diuji. **arms

Foto: Times

Komentar Anda

komentar