Polri dan TNI diminta tegas tindak oknum pemecah bangsa

Forum Pemuka Agama se-Kota Bandung menolak adanya aksi intoleransi dan radikalisme di wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bandung. Mereka juga meminta Polri dan TNI menindak tegas oknum yang memicu terjadinya pecah belah antar anak bangsa.

Pernyataan sikap deklarasi ini diikuti oleh seluruh tokoh pemuka agama yang ada di Kota Bandung, baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu.

1. Saat ini masyarakat diganggu oleh oknum pemecah belah bangsa

Koordinator Tokoh Pemuka Agama Kota Bandung, Wahyul Afif Al-Ghafiki mengatakan, deklarasi dilakukan lantaran situasi kerukunan umat beragama di masyarakat saat ini sedang terganggu oleh maraknya aksi provokasi dari kelompok radikal, teror hingga separatis.

“Hal itu jika dibiarkan berpotensi memecah-belah umat serta merusak ketentraman hidup bermasyarakat yang kita jaga selama ini,” ujar Wahyul saat ditemui usai deklarasi di Jalan Cicendo, Senin (21/12/2020).

2. Seluruh agama tidak mengajarkan radikalisme dan terorisme

Kondisi itu dirasakan Wahyul harus diatasi dengan sikap yang lebih damai dan humanis. Aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan TNI juga diminta tidak kendor dalam menangani oknum-oknum yang merongrong Pancasila.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi berbagai kasus kekerasan hingga terorisme yang mengatasnamakan agama. Apalagi dalam agama atau kepercayaan mana pun tidak mengajarkan terorisme dan radikalisme,” tuturnya.

3. Pemuka Agama Kota Bandung mengukutuk keras seluruh tindakan teror

Ia menambahkan, terkait dengan tindakan terorisme yang terjadi di Sigi bulan November kemarin, Forum Silaturrahim Pemuka Agama se-Kota Bandung menyatakan mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan aksi teror dalam bentuk apa pun.

“Kami menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi di Sigi,” katanya.

4. Ormas radikal dan intoleran segera ditindak Polri dan TNI

Kemudian, Wahyul menjelaskan, untuk isi deklarasi dari Forum Pemuka Agama se-Kota Bandung terdapat delapan poin beberapanya yaitu, mendukung dan mendesak pemerintah khususnya pihak keamanan untuk mengambil langkah yang tegas serta cepat dalam menangani gerakan radikal apa pun yang merusak nilai-nilai luhur pancasila.

“Mendorong pemerintah bertindak tegas membubarkan kelompok maupun ormas yang terbukti intoleran, radikal dan bertentangan dengan ideologi negara pancasila,” kata dia.

Sumber: Idntimes

Bagikan

Komentar Anda

komentar