Awal Februari lalu (3-5/2), Abu Dhabi jadi sorotan dunia. Dua pemimpin besar umat Islam dan Katolik, Syekh Dr Ahmad Thayyib dan Paus Fransiskus, bertemu di ibu kota Uni Emirat Arab (UEA) itu. Syekh Thayyib merupakan Grand Sheikh (pemimpin tertinggi) Al Azhar, Mesir. Paus adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Pertemuan kedua pemimpin ini telah membuka babak baru hubungan yang lebih baik dan lebih harmonis antara umat Islam dan Katolik.

Pertemuan itu terjadi atas prakarsa dan undangan dari Pangeran Muhammad bin Zayed al Nahyan, putra mahkota Abu Dhabi. Kunjungan Paus di UEA merupakan yang pertama. Bahkan juga pertama di negara-negara Teluk, yang hampir seluruh warga negaranya beragama Islam.

Jumlah warga negara UEA sebenarnya sangat kecil. Dari jumlah penduduk sebanyak 9,3 juta jiwa, hanya 15 persen saja yang berkewarganegaraan UEA. Selebihnya adalah pekerja asing dan keluarganya alias ekspatriat. Agama para ekspatria ini macam-macam. Yang menganut Katolik sekitar 1,3 juta jiwa, lebih besar dari warga Katolik di Irak, Suriah, dan Yordania.

Untuk menjaga harmonisasi antar-penduduk – baik yang asli maupun pendatang –, penguasa UEA kemudian membentuk kementerian toleransi (wizaratu at-tasamuh) pada 2016.  Bahkan, karena pentingnya kementerian ini, menterinya pun dijabat keluarga penguasa UEA, yaitu Sheikh Nahyan bin Mubarak al Nahyan. Di seluruh negara Arab, juga Timur Tengah, hanya UEA yang mempunyai kementerian toleransi. Toleransi bahkan dijadikan agenda utama tahun 2019 ini (tahun toleransi).

Dalam konteks seperti inilah, Abu Dhabi, UEA, menjadi tuan rumah pertemuan Paus Fransiskus dengan Sheikh Al Azhar, dilanjutkan dengan konferensi ‘persaudaraan umat manusia’ (al ikhwah al insaniyah). Puncaknya adalah penandatanganan sebuah Dokumen Persaudaraan Manusia berikut Isi Lengkap dokumen tersebut:

  1. Keyakinan bahwa ajaran asli agama-agama mendorong manusia untuk hidup bersama dengan damai, menghargai kemanusiaan, dan menghidupkan kembali kebijaksanaan, keadilan, dan cinta kasih.
  2. Kebebasan adalah hak setiap orang. Pluralisme dan keberagaman agama adalah kehendak dan karunia Allah.
  3. Keadilan yang berlandaskan kasih adalah jalan untuk hidup yang bermartabat.
  4. Budaya toleransi, penerimaan terhadap kelompok lain, dan kehidupan bersama dengan damai akan membantu mengatasi pelbagai masalah ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.
  5. Dialog antar agama berarti bersama-sama mencari keutamaan moral tertinggi dan menghindari perdebatan tiada arti.
  6. Perlindungan terhadap tempat ibadah adalah tugas yang diemban oleh agama, nilai kemanusiaan, hukum, dan perjanjian internasional. Setiap serangan terhadap tempat ibadah adalah pelanggaran terhadap ajaran agama dan hukum internasional.
  7. Terorisme adalah tindakan tercela dan mengancam kemanusiaan. Terorisme bukan diakibatkan oleh agama, melainkan kesalahan interpretasi terhadap ajaran agama dan kebijakan yang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Stop dukungan pada terorisme secara finansial, penjualan senjata, dan justifikasi. Terorisme adalah tindakan terkutuk.
  8. Kewarganegaraan adalah wujud kesamaan hak dan kewajiban. Penggunaan kata “minoritas” harus ditolak karena bersifat diskriminatif, menimbulkan rasa terisolasi dan inferior bagi kelompok tertentu.
  9. Hubungan baik antara negara-negara Barat dan Timur harus dipertahankan. Dunia Barat dapat menemukan obat atas kekeringan spiritual akibat materialisme dari dunia Timur. Sebaliknya, dunia Timur dapat menemukan bantuan untuk bebas dari kelemahan, konflik, kemunduran pengetahuan, teknik, dan kebudayaan dari dunia Barat.
  10. Hak kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan berpolitik harus diakui. Segala bentuk eksploitasi seksual dengan alasan apapun harus dihentikan.
  11. Hak-hak mendasar bagi anak-anak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik, mendapat gizi yang memadai, pendidikan, dan dukungan adalah kewajiban bagi keluarga dan masyarakat. Semua bentuk pelecehan pada martabat dan hak anak-anak harus dilawan dan dihentikan.
  12. Perlindungan terhadap hak orang lanjut usia, mereka yang lemah, penyandang disabilitas, dan mereka yang tertindas adalah kewajiban agama dan sosial, maka harus dijamin dan dibela.

Sumber: republika.co.id

Komentar Anda

komentar