Tokoh-tokoh lintas agama se-Indonesia sepakat menyerukan terciptanya Pemilu 2019 yang terselenggara dengan damai. Mereka menyerukan delapan seruan kepada masyarakat, agar Pilpres dan Pileg mendatang tidak menimbulkan perpecahan.

Seruan pemilu damai itu disampaikan dalam acara yang digelar di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (27/9). Dalam kegiatan tersebut, hadir antara lain Din Syamsuddin sebagai wakil dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Romo Endro dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Henriette T Hutabarat Lebang mewakili Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Nyoman Udayana dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Philip Widjaja dari Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) dan Uung Sendana dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN).

Poin pertama dari deklarasi mereka adalah respon atas situasi terkini. “Ini merupakan seruan persatuan, menyatakan keprihatinan mendalam atas berkembangnya suasana kehidupan bangsa yang menampilkan gejala pertentangan dan wacana antagonistik di kalangan masyarakat,” demikian ucap ketua umum PGI, Henriette T Hutabarat Lebang.

Menurut para tokoh agama, suasana ini berpotensi mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama dan menggoyahkan persatuan bangsa. Karena itu poin kedua dalam pesan itu adalah mengimbau semua pihak dapat menahan diri baik dalam perkataan dan perbuatan yang dapat mendorong pertentangan di masyarakat. “Terutama menyinggung wilayah sensitif menyangkut keyakinan agama, ras, antar-golongan, dan suku,” ujar Philip Widjaja.

Dalam poin ketiga, para tokoh agama berpesan agar semua pihak dapat melaksanakan pemilu dengan cara-cara beradab dan tidak menghalalkan segala cara untuk menang. “Dipesankan agar dalam melaksanakan Pemilu atau Pilpres, segenap rakyat tidak terjebak ke dalam cara-cara yang tidak beradab, seperti menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan, mempraktikkan politik uang, menebarkan janji palsu, melakukan intimidasi dan manipulasi, atau cenderung menjelek-jelekkan lawan politik, dan menggunakan isu primordial hanya sebagai cara pembenaran (justifikasi) kepentingan politik,” tutur Romo Endro.

Point berikutnya, para tokoh agama berpesan agar segenap elemen bangsa memaknai agenda politik pilpres dan pileg sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memperkokoh persatuan bangsa. “Bukan sebaliknya justru menjadi ajang perpecahan bangsa. Marilah kita wujudkan pemilu atau pilpres yang beradab dan berkualitas,” ucap Uung Sendana.

Poin kelima dan keenam ditujukan pada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Pemerintah diharapkan untuk menyelesaikan pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat baik melalui pendekatan pencegahan maupun penanggulangan. Sementara KPU dan Bawaslu diminta melaksanakan tugas masing-masing secara benar, jujur, adil, profesional, imparsial dengan penuh tanggung jawab.

Dalam poin ketujuh, para tokoh lintas agama berpesan kepada masyarakat untuk mendorong proses demokrasi aman dan lancar, secara jujur dan adil, dan mengedepankan nilai moral dan etika keagamaan secara konsisten dan konsekuen. Sementara dalam poin terakhir, masyarakat diajak berdoa agar bangsa terhindar dari hal-hal yang buruk.

Sumber: detik.com; cnn.com

Komentar Anda

komentar