Apakah pemilihan kepala daerah akan mengangkat derajat demokrasi kita, atau malah menjadi ajang kebejatan dan praktik politik memecah-belah?

Pertanyaan itu menjadi refleksi panjang dari Pdt. Lazarus Purwanto dan rekan-rekannya di Yayasan Mardiko. Itu pula yang mendasari inisiatif mereka untuk bekerja sama dengan berbagai elemen lintas iman dan mengadakan edukasi politik bagi publik. Salah satu wujudnya adalah saat menggandeng sejumlah organisasi lintas agama di Bandung menggelar seminar bertajuk Panggilan dan Tanggung Jawab Kita di Pilkada 2018.

Acara yang digelar pada Sabtu (5/5) di GKI Maulana Yusuf Bandung itu merupakan upaya Yayasan Mardiko bersama Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS), Gereja Kristen Indonesia (GKI) Klasis Bandung, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bandung dan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB).

Seminar dua sesi ini menitik-beratkan pada penyikapan yang sifatnya prinsipil, terkait panggilan dan tanggung jawab umat beragama dalam pesta demokrasi di Indonesia. Demikian pula sisi yang lebih praktis terkait komitmen untuk menolak hoax dan ujaran kebencian. Di sesi pertama seminar menghadirkan panelis pengamat politik Ray Rangkuti, Pdt. Albertus Patty dan Ketua FLADS Kiagus Zaenal Mubarok. Sementara materi di sesi kedua diisi oleh Afianto dari MAFINDO Bandung dan Wawan Gunawan dari JAKATARUB.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Suharti, yang turut hadir dalam seminar, sangat mengapresiasi inisiatif Yayasan Mardiko, FLADS dan kelompok lintas agama lain di Kota Bandung untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Suharti menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah di tingkat Provinsi dan sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat pada hakikatnya adalah pesta demokrasi bagi seluruh warga.

Ini bukan hajat KPU saja, ini demi kemaslahatan kita semua,” ungkap Suharti. Ia pun mengajak agar setiap peserta yang hadir dalam seminar menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai bersikap apatis dengan memilih golput.

Seminar ini dihadiri sekitar 90 orang dari berbagai latar agama. Dalam acara ini turut pula diikrarkan Deklarasi Pilkada Damai Umat Beragama, yang menegaskan komitmen tiap elemen umat beragama untuk menjaga proses Pilkada Jawa Barat 2018 agar tetap damai, jujur dan adil. Secara spesifik deklarasi juga menekankan sikap yang menolak politisasi SARA, hoax dan ujaran kebencian, serta penghargaan terhadap keberagaman, persatuan dan kesetaraan. **arms

Komentar Anda

komentar