Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan imbauan agar pejabat tak menggunakan salam semua agama dalam acara resmi. Imbauan ini kemudian menjadi polemik.

Imbauan soal salam ini terlampir dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang diteken Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori. Dalam surat tersebut terdapat poin yang menyerukan kepada para pejabat untuk menggunakan salam sesuai ajaran agama masing-masing. Jika pejabat itu Islam, diimbau cukup menggunakan kalimat ‘Assalaamu’alaikum. Wr. Wb’.

Menurut Kiai Somad, dalam Islam, salam diartikan sebagai doa. Sedangkan doa merupakan ibadah. Untuk itu, tak baik jika mencampuradukkan ibadah satu dengan yang lain.

“Kalau saya menyebut assalamualaikum itu doa semoga Allah SWT memberi keselamatan kepada kamu sekalian dan itu salam umat Islam. Jadi ketika umat Muslim bertemu itu diawali dengan itu, semoga mendapat keselamatan yang diberikan oleh Allah,” ungkap Kiai Somad.

“Nah agama lain juga punya, misalnya Hindu kayak apa, agama Kristen kayak apa, agama Buddha seperti apa. Agama lain kelompok aliran juga seperti apa. Misalnya pejabat, seorang gubernur, seorang presiden, wakil presiden, para menteri, kalau dia agamanya muslim ya assalamualaikum. Tapi mungkin kalau gubernur Bali ya dia pakai salam Hindu. Karena salam itu adalah doa dan doa itu ibadah, ini menyangkut Tuhan dan agamanya masing-masing,” pungkasnya.

Imbauan ini mendapatkan dukungan dari Sekjen MUI Pusat, Anwar Abbas. Anwar menjelaskan, dalam Islam, setiap doa mengandung dimensi teologis dan ibadah. Umat Islam hanya diperbolehkan berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Karena itu, kata dia, berdoa kepada Tuhan dari agama lain tidak dibenarkan.

Sikap berbeda disampaikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim. Katib Syuriah PWNU Jatim KH Syafrudin Syarif mengatakan pihaknya tidak melarang pengucapan salam seluruh agama. Salam seluruh agama ini bisa diucapkan demi kemaslahatan umat.

Penyampaian sikap ini pun diungkapkan setelah dilakukannya bahtsul masail atau pembahasan permasalahan ini dengan nilai-nilai fikih. Kiai Syafrudin menambahkan penyampaian salam lintas agama sejatinya telah dilakukan sejak zaman Nabi Adam.

“Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim tentang hukum salam lintas agama, Islam itu agama rahmatan, Islam sebagai agama rahmatan selalu menebarkan pesan-pesan kedamaian di tengah manusia. Pesan kedamaian dalam wujud menebarkan salam secara verbal juga telah menjadi tradisi agama tauhid sejak Nabi Adam alaihissalam yang terus diwarisi hingga sekarang,” kata Kiai Syafrudin di Sekretariat PWNU Jatim, Jalan Masjid Al Akbar, Surabaya, Selasa (12/11/2019).

Tradisi ini pun dilakukan di zaman Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad. Dikisahkan, Nabi Muhammad pernah mengucapkan salam kepada penyembah berhala dan golongan Yahudi yang sedang berkumpul bersama kaum muslimin.

Lalu bagaimana jika pejabat membacakan salam lintas agama saat memberi sambutan? Kiai Syafrudin menganjurkan untuk mengucap salam Islam.

Namun, menurutnya, salam lintas agama ini boleh saja diucapkan jika dibutuhkan dalam tujuan menjaga persatuan dan kemaslahatan umat. Meski begitu, lanjutnya, tak berarti salam lintas agama dianjurkan untuk senantiasa diucapkan.

“Pejabat muslim dianjurkan mengucapkan salam dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau diikuti dengan ucapan salam nasional seperti Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan semisalnya. Demikian juga dalam kondisi dan situasi tertentu demi menjaga persatuan bangsa dan menghindari perpecahan pejabat muslim juga diperbolehkan menambahkan salam lintas agama,” paparnya.

“PWNU Jawa Timur mengadakan kajian secara fikih dan itulah jawaban kami. Jadi kalau ada maslahat kemudian ada hajat untuk mengucapkan salam lintas agama bagi kami tidak melarang dan tidak menyuruh. Hanya kalau tidak ada hal yang diperlukan sebaiknya tidak usah salam lintas agama tapi kalau ada maslahat, ya silahkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak juga tak selalu sepakat dengan imbauan MUI Jatim. Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan bahwa jika pidato tersebut disampaikan di acara skala nasional dengan peserta yang beragam, tentu saja salam yang disampaikan secara nasional. Berbeda bila acara yang dihadiri pejabat itu hanya untuk umat Muslim.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meminta semua pihak berhenti berdebat dan mengedepankan persaudaraan. Zainut khawatir perdebatan ini berujung terganggunya harmonisasi antar-agama. Dia menghargai berbagai pandangan dan pendapat baik yang melarang maupun yang membolehkan salam semua agama karena masih dalam koridor dan batas perbedaan yang dapat ditoleransi.

“Hendaknya semua pihak menghentikan perdebatan masalah ucapan salam karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu harmoni kehidupan umat beragama,” kata Zainut Tauhid dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/11/2019).

 

Sumber : detik.com

Komentar Anda

komentar