Publik Indonesia tentu masih ingat, survey Indeks Kota Toleran SETARA Institute tahun 2017 yang menilai indeks toleransi kota-kota di Indonesia, dimana Kota Manado bersama sembilan kota lain memperoleh skor tertinggi sementara DKI Jakarta dengan sembilan kota lain pula, mengusung skor terendah.

Penyajian penelitian yang demikian, sebenarnya merupakan langkah baru yang ditempuh SETARA dalam menggambarkan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Jauh-jauh hari, lembaga ini sudah dikenal sebagai salah satu suara yang konsisten dan vokal menyoroti pelanggaran KBB. Tiap tahun, SETARA mengeluarkan catatan tentang pelanggaran KBB yang ada di tiap wilayah di Indonesia. Angkanya memang terbilang tinggi bahkan sempat mengalami peningkatan yang signifikan pada tiga tahun lalu. Penelitian senada yang pernah dilakukan oleh CRCS UGM dan Wahid Institute juga membenarkan angka yang tinggi itu.

Pemerintah atau sejumlah institusi yang disorot melakukan pelanggaran atau pembiaran sering kali merasa tersudutkan. Mereka umumnya mengkritik lembaga semacam SETARA hanya menyorot yang negatif-negatifnya saja (dalam arti hanya pelanggaran dan tindak kekerasan) tanpa mau mengangkat hal baik yang sudah ada, maupun peran baik pemerintah dalam membina kerukunan.

Sebenarnya dalam pijakan hak asasi manusia, langkah lembaga-lembaga ini sudah tepat, sebab karakter negative rights kebebasan beragama/berkeyakinan menjadikannya sebagai rumpun kebebasan sipil politik, yang diukur secara negatif (tidak dipenuhinya hak sebagai ukuran utama).

Meski demikian, alternatif SETARA dengan menyajikan indeks toleransi diharapkan bisa menjawab keberatan tadi. Dalam survey indeks toleransi itu, SETARA menetapkan empat parameter sebagai alat ukur kerangka pengukuran yang yaitu: regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial (praktik antar warga kota) dan demografi agama wilayah kota tersebut.

Keempat parameter itu sebenarnya memodifikasi 3 paramater yang disusun Brian J. Grim dan Roger Finke (2006) untuk mengukur tingkat kebebasan beragama/derajat toleransi sebuah negara. Ketiga usulan Grim dan Finke itu adalah: favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu, peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama serta regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.

Parameter ini sebenarnya masih mengusung paradigma negative rights. Meski demikian, Indeks Kota Toleran SETARA juga tetap memeriksa tindakan positif pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi, baik yang tertuang dalam kebijakan, pernyataan resmi, respons atas peristiwa, maupun membangun budaya toleransi di masyarakat. Jadi, lebih dari sekedar kritik atas hal yang salah, pemerintah dan masyarakat juga dapat melihat hal baik yang perlu ditumbuh-kembangkan sebagai acuan.

Dalam bentuk yang lebih moderat Kementerian Agama selaku instansi penyelanggara pemerintahan di bidang agama juga telah menetapkan suatu ukuran standar penyusunan indeks kerukunan umat beragama secara komprehensif dengan berstandar nasional.

Indeks kerukunan yang dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Adapun kerja sama menggambarkan keterlibatan aktif  bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Selain Kemenag, Bappenas dalam beberapa tahun terakhir juga menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang turut memasukkan kebebasan beragama sebagai variabel/indikator pengukuran indeks. Dari 4 variabel kebebasan sipil dalam IDI, kebebasan beragama/berkeyakinan diturunkan menjadi 3 indikator: aturan tertulis, tindakan pejabat pemerintah, dan ancaman kekerasan masyarakat. Laporan seperti IDI ini tentu punya keunggulan lain karena isu KBB dikaitkan dengan aspek sosial yang lebih luas di masyarakat.

Metode-metode tadi memang lebih menilai secara makro, untuk kerangka pembangunan dan perbaikan yang komprehensif. Namun penelitian yang lebih menyempit ternyata dapat memberi warna lain yang kurang terbaca oleh metode-metode di atas.

Penelitian Ma’arif Institute digelar selama Oktober hingga Desember 2017, misalnya, adalah contoh yang lebih menyempit dengan menyorot gejala ekstrimisme agama di kalangan pelajar Indonesia. Senada dengan itu, Wahid Foundation di tahun yang sama memilih remaja dan pemuda yang menggunakan sosial media sebagai sasaran penelitian. Keduanya merupakan alarm yang sangat genting menyorot tingginya kecenderungan untuk beragama secara ekstrim dan menolak kebhinekaan di kaum muda kita.

Lebih sempit lagi, P3M dan Rumah Kebangsaan selama September-Oktober 2017 mensurvey materi khotbah Jumat di masjid-masjid milik kementerian, lembaga negara dan BUMN di Jakarta. Hasilnya juga kurang mengenakkan. Cukup banyak kecenderungan ujaran kebencian dan ekstrimisme agama beredar.

Tiga contoh penelitian ini lebih mengarahkan indikatornya ke ‘sikap beragama’ di kelompok masyarakat. Karena menyasar kaum remaja dan pemuda penelitian Maarif Institut dan Wahid Foundation itu juga bisa menjadi proyeksi masa depan toleransi Indonesia. Sementara itu penelitian P3M dan Rumah Kebangsaan bisa memberi gambaran keberagamaan di kalangan aparat sipil dan pegawai kita. Hal-hal tadi tentu tidak terbaca dengan asumsi makro negative rights atau penguatan pembangunan ala pemerintah.

Bentuk-bentuk yang menyempit seperti itu, setidaknya bisa membantu kita membaca lebih cermat, melengkapi bentuk makro. Indikator toleransi kita pun nampaknya perlu diarahkan kesana, mengingat penelitian yang menarah ke segmen masyarakat lain juga belum begitu banyak dilakukan. Kita perlu pula melihat bagaimana tingkat toleransi, dengan sejumlah indikator, di banyak ruang publik serta di sejumlah wilayah dan segmen-segmen lain.

**arms

Komentar Anda

komentar